DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TIPE MADYA PABEAN C CIREBON

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
REALISASI PENERIMAAN NEGARA KPPBC TMP C CIREBON per 31 Desember 2021 : 1. Total Penerimaan Rp 484.977.377.085 (129,395%) 2. Penerimaan Bea Masuk Rp 9.667.436.000 (146,48%) 3. Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Rp 268.204.725.000 (176,09%) 4. Penerimaan Cukai Etil Alkohol Rp 712.000.000 5. Penerimaan Cukai Plastik Rp 0 (0%) 6. Penerimaan Lainnya Rp 197.026.825
Berita

Gempur Rokok Ilegal, Bea Cukai Cirebon Talkshow Bersama Pemkot Cirebon

29 November 2021

CIREBON - Bea Cukai Cirebon melakukan talkshow gempur rokok ilegal bersama dengan Pemerintah Daerah pada Jumat (26/11/2021). Kegiatan ni dilaksanakan di Radar Cirebon Televisi (RCTV), Jl. Perjuangan No. 9 Kota Cirebon.

Kepala Kantor Bea Cukai Cirebon, Encep Dudi Ginanjar, hadir sebagai pembicara bersama dengan Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Drs. H. Agus Mulyadi, M.Si., dan Sari Lestaria Rustana, S.STP., Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon. Dalam talkshow ini dibahas mengenai program gempur rokok ilegal dari sisi Bea Cukai dan Pemerintah Kota Cirebon serta dibahas juga mengenai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT).

Disiarkan secara langsung melalui stasiun televisi lokal Cirebon yaitu RCTV, acara ini dikemas dalam program Dialog Khusus yang tayang pada pukul 09.00-10.00 WIB. Dipandu oleh moderator, Novi Aprilia, acara ini berlangsung hangat hingga akhir acara.

Gempur rokok ilegal adalah program kampanye pemerintah dalam memerangi peredaran rokok ilegal di masyarakat. "Rokok ilegal ini selain merugikan negara karena tidak dipenuhinya pembayaran cukai kepada pemerintah, juga memberikan dampak sangat buruk kepada masyarakat terkait kesehatan, karena bahan baku rokok ilegal ini tidak dapat dipertanggung jawabkan," tutur Encep Dudi Ginanjar dalam talkshow tersebut.

Dalam talkshow dibahas juga mengenai pemanfaatan DBH CHT khususnya di Kota Cirebon. DBH CHT adalah Dana Bagi Hasil yang bersumber dari cukai hasil tembakau produksi Indonesia yang dibagikan kepada provinsi sebesar 2% dari cukai nasional setiap tahun. 

Penggunaan DBH CHT ini diatur dalam PMK nomor 206/PMK.07/2020, yaitu dapat digunakan untuk membiayai 5 (lima) kegiatan, salah satunya adalah untuk penegakan hukum. "Dalam ketentuan yang ada, ada kewajiban kami untuk melaksanakan kegiatan dalam bidang penegakan hukum, berupa sosialisasi peraturan cukai dan pemberantasan Barang Cukai ilegal / rokok ilegal. Jadi kami mendukung kampanye Gempur Rokok ilegal ini menggunakan DBHCHT," tutur Sari.

Sebagai sarana edukasi kepada masyarakat terkait rokok ilegal, dalam talkshow ini juga dijelaskan ciri-ciri rokok ilegal. Ada 4 (empat) ciri-ciri rokok ilegal, yaitu 1. rokok tanpa dilekati pita cukai (rokok polos), rokok dengan pita cukai palsu, rokok dengan pita cukai bekas, dan rokok dengan pita cukai berbeda (yang bukan haknya).

"Gempur rokok ilegal ini merupakan program kita bersama yang dalam pelaksanaannya membutuhkan peran dan  kerja sama dari seluruh lapisan masyarakat," tutur Agus dalam talkshow ini. Beliau menambahkan masyarakat diharapkan turut aktif untuk melaporkan tindak pelanggaran rokok ilegal apabila ditemui di lingkungan sekitarnya.

 

 

 


Berita Lainnya



   Hak Cipta KPPBC Tipe Madya Pabean C Cirebon @ 2016
Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo No. 43, CIREBON 45112 - JAWA BARAT